Sutan Bhatoegana Siap Diperiksa KPK Soal Nazaruddin
JAKARTA - Politukus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengaku siap memberikan keterangan seputar eks Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi yang dimilikinya, diharapkan dapat membantu KPK untuk melacak keberadaan Nazaruddin.
“Misalnya KPK mau minta keterangan dari orang tertentu silakan. Harus dipenuhi panggilan seperti itu, siapapun dari Partai Demokrat termasuk yang ke Singapura bila diminta keterangan kita siap, Selasa (14/6/2011).
Menurut Sutan, dirinya bersedia menjelaskan pertemuan dengan Nazaruddin di Singapura pada Jumat 3 Juni lalu. Dua rekan Sutan yakni Jhoni Allen Marbun dan Jafar Hafsah juga ikut dalam pertemuan saat itu.
“Apa yang dibicarakan di pertemuan Singapura harus dijelaskan ke KPK bila diminta. Siapapun yang dibutuhkan KPK sebagai warga negara wajib memberi keterangan,” sambungnya.
Menurut Sutan, kasus Nazaruddin kini menjadi ranah pribadi. Alasannya Demokrat sudah menunaikan tanggung jawab dengan cara mendorong Nazaruddin untuk kembali ke Indonesia.
“Ini KPK ahlinya dan yang punya urusan seperti itu. Jangan dicampur aduk wewenang partai dengan KPK. Demokrat tak mau ikut campur soal hukum karena bisa dianggap intervensi,” pungkasnya.
“Misalnya KPK mau minta keterangan dari orang tertentu silakan. Harus dipenuhi panggilan seperti itu, siapapun dari Partai Demokrat termasuk yang ke Singapura bila diminta keterangan kita siap, Selasa (14/6/2011).
Menurut Sutan, dirinya bersedia menjelaskan pertemuan dengan Nazaruddin di Singapura pada Jumat 3 Juni lalu. Dua rekan Sutan yakni Jhoni Allen Marbun dan Jafar Hafsah juga ikut dalam pertemuan saat itu.
“Apa yang dibicarakan di pertemuan Singapura harus dijelaskan ke KPK bila diminta. Siapapun yang dibutuhkan KPK sebagai warga negara wajib memberi keterangan,” sambungnya.
Menurut Sutan, kasus Nazaruddin kini menjadi ranah pribadi. Alasannya Demokrat sudah menunaikan tanggung jawab dengan cara mendorong Nazaruddin untuk kembali ke Indonesia.
“Ini KPK ahlinya dan yang punya urusan seperti itu. Jangan dicampur aduk wewenang partai dengan KPK. Demokrat tak mau ikut campur soal hukum karena bisa dianggap intervensi,” pungkasnya.
